DPRA akan Pertanyakan Soal Dugaan Suap BPKS Rp 14 Miliar, Begini Respon Irwandi Yusuf

DPRA akan Pertanyakan Soal Dugaan Suap BPKS Rp 14 Miliar, Begini Respon Irwandi Yusuf

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, penggunaan hak interpelasi merupakan hak DPRA. Karena itu, dia siap untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Termasuk tentang dugaan suap BPKS senilai Rp 14 miliar yang disebut kalangan DPRA diterima Irwandi Yusuf.

“Dugaan suap itu sudah jelas, setelah beberapa kali persidangan, hakim mendengar keterangan jaksa, bahwa ditemukan di dokumen tersebut (penerimanya) satu, dua, tiga, dan bukan nama saya, tapi jabatan gubernur garis miring GAM. Di samping nama-nama lain,” kata Irwandi Yusuf yang diwawancarai seusai pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan, Dedy Yuswadi AP di Pendopo Gubernur, Banda Aceh, Jumat (11/5/2018).

Karena itu, ia pun menilai sangat bohong jika DPRA mengatakan bahwa aliran dana tersebut terdapat dalam pengakuan Ruslan Abdul Gani.

“Ini semua dikembangkan dari Pergub APBA. Dicari-cari kesalahan, yang untuk mempermalukan saya. Tapi jelas, tenanglah, lihat nanti, siapa yang akan malu,” katanya.

Sebelumnya, DPRA setuju untuk menggunakan hak interpelasi. DPRA menganggap perlu untuk memintai keterangan Irwandi Yusuf atas kebijakan penerbitan sejumlah regulasi, dugaan suap proyek BPKS, dugaan pelanggaran sumpah jabatan, dan pelanggaran etika serta moral.

Inisiator Hak Interpelasi DPRA Abdullah Saleh mengatakan, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diduga telah menerima uang suap senilai Rp 14 miliar lebih sebagai mana disebutkan pada surat dakwaan Jaksa KPK terhadap dalam perkara mantan Kepala BPKS Ruslan Abdul, yang kini telah divonis bersalah.

Sementara Irwandi Yusuf mengatakan, dibutuhkan orang waras untuk membaca dokumen itu. Kalau tidak waras bisa rusak kesimpulan. “Ruslan Abdul Gani tidak pernah mangakui bahwa anggota GAM menerima,” katanya.

Irwandi juga mengatakan siap memberi keterangan yang dibutuhkan DPRA, termasuk jika dipanggil ke gedung legislatif. "Bisa saya datang, bisa diwakilkan oleh tim hukum juga," katanya.

Soal pergub, khususnya tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayah, Irwandi juga menyarankan DPRA untuk membaca secara utuh.

Begitu juga soal Pergub APBA, kata Irwandi, juga sudah diserahkan seperti permintaan DPRA. Sekda Aceh Dermawan menimpali, mereka telah menyerahkan sebanyak 180 eks dokumen pergub APBA ke DPRA.

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...