Dilaporkan ke Kejati Aceh, Begini Reaksi Kajari Pidie

Dilaporkan ke Kejati Aceh, Begini Reaksi Kajari Pidie
Kajari Pidie Efendi (tengah)

BERITAKINI.CO, Sigli | Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pidie Efendi menyampaikan apresiasi atas laporan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) kepada Asisten Pengawas Kejaksaan Kejati (Kejati) Aceh.

Baca: MaTA Laporkan Kajari Pidie ke Kejati Aceh

Atas laporan LSM tersebut, artinya pengawasan terhadap aparat penegak hukum di Aceh masih berjalan, terutama pihaknya sebagai lembaga perberantasan korupsi di Kabupaten Pidie.

Ditemui wartawan, Kamis (12/4/2018) Efendi mengatakan, tindakan penyelamatan dana desa dari mantan Geuchik Jeulupe, Kecamatan Pidie, M Yahya sebesar Rp 168 juta tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Korupsi.

Dana yang awalnya digunakan mantan geuchik untuk usahanya sendiri tersebut, akhir dikembalikan ke kas gampong.

"Kami siap menjelaskannya karena yang kami lakukan sudah sesuai inpres tentang Pemberantasan Korupsi," ujarnya.

Berawal dari laporan masyarakat bahwa di Jeuleupe ada penyalahgunanan dana desa, lantas pihaknya melakukan penyelidikan, kemudian berlanjut pada kesediaan yang bersangkutan mengembalikan dana desa sebesar Rp 168 juta tersebut yang disaksikan Inspektorat Pidie selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

“Setelah dana desa tersebut dikembalikan, kami hentikan penyelidikan kasus tersebut,” ujarnya.

Dalam pemberantasan korupsi, sambung Efendi, tidak hanya fokus pada penindakan semata, namun juga ada upaya pencegahan yang mesti pertimbangkan.

“Kami mengambil upaya preventif di sini, untuk percepatan pembangunan nasional, termasuk di gampong, kerena ini sangat-sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Efendi menerangkan, ternyata upaya preventif yang selama ini dijalankan, lebih dominan menyelamatkan serta memulihkan keuangan negara dari pada penegakan hukum represif.

Pun begitu, pihaknya siap mengambil tindakan tegas, jika setelah upaya preventif tersebut yang bersangkutan masih mengulangi kasus serupa.

“Pertimbangan lain, biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini lebih besar dari jumlah uang yang diselewengkan. Kalau enggak salah di DIPA kami Rp 230 jutaan satu kasus, sedangkan penyelewengan sebesar Rp 168 juta, makanya kami ke depankan fungsi pencegahan,” ujarnya.

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...