Dewan Minta Pertahankan WTP, Mawardi Ali: Dapat Dilakukan dengan Kerjasama yang Baik

Dewan Minta Pertahankan WTP, Mawardi Ali: Dapat Dilakukan dengan Kerjasama yang Baik

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Bupati Aceh Besar Mawardi Ali sependapat dengan legislatif, khususnya Fraksi Partai Aceh tentang upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun-tahun mendatang.

Hal ini disampaikan Mawardi saat menyampaikan kata sambutan diakhir paripurna dengan agenda Pemandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Besar, Jumat (13/10/2017).

“Prestasi tersebut perlu terus dipertahankan, dan hal itu hanya dapat dilakukan apabila adanya kerjasama yang baik dan dukungan dari semua pihak termasuk DPRK Aceh Besar,” kata Mawardi Ali.

Baca: Dewan Wanti-wanti Pemkab Aceh Besar Tetap Pertahankan WTP

Mawardi mengatakan, perubahan pada aspek pengelolaan keuangan negara/daerah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertumpu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, tranfaransi dan akuntabilitas yang secara keseluruhan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara bertahap telah melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kekayaan daerah.

“Upaya-upaya tersebut telah tahun-tahun lalu memperoleh penghargaan, maka tahun 2017 inipun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Bupati Aceh Besar telah mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas pencapaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016,” ujar Mawardi.

Sebelumnya, Fraksi Partai Aceh di DPRK mengatakan bahwa Pemkab Aceh Besar telah meraih 5 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh Besar dari BPK RI.

"Kami berharap agar prestasi tersebut bisa terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," kata Juru Bicara Fraksi Partai Aceh Zulkiram saat membacakan Pemandangan Umum Fraksinya di Paripurna DPRK Aceh Besar, Kamis (12/10/2017).

Sementara salah satu indikator yang dapat mendorong pemerintah daerah memperoleh opini WTP dari BPK RI adalah pembahasan dan pengesahan APBK tepat waktu.

Sementara jika merujuk pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, pada Oktober 2017 ini proses pembahasan anggaran 2018 seharusnya sudah pada tahap penyerahan Rancangan Qanun APBK 2018.

"Kami minta sesegera mungkin penyampaian nota keuangan rancangan KUA-PPAS 2018, agar nantinya dapat segera dibahas sehingga diharapkan Qanun APBK 2018 bisa disahkan pada November sebagaimana yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya," kata Zulkiram.

Menjawab Pemandangan Umum Fraksi Pertai Aceh itu, Pemerintah Aceh Besar menyatakan sesungguhnya Rancangan KUA-PPAS 2018 telah diserahkan bersamaan dengan KUA-PPAS Perubahan 2017 pada 13 September 2017 lalu.

"Kita berharap ini bisa dibahas dan disepakati bersama sehingga bila dilanjutkan pada tahap berikutnya," kata Sekda Aceh Besar saat membacakan Jawaban Pemerintah Aceh Besart atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRK dalam Paripurna DPRK, Jumat (13/10/2017).

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...