Demi fokus jadi presiden AS, Donald Trump tinggalkan kerajaan bisnisnya

Demi fokus jadi presiden AS, Donald Trump tinggalkan kerajaan bisnisnya
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Foto : USA Today)

BERITAKINI.CO, Washington | Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump bersumpah akan mundur dari kerajaan bisnis globalnya demi menghindari konflik kepentingan setelah muncul kekhawatiran dia punya dua peran ganda menjelang pelantikan dirinya pada 20 Januari.

Pengusaha real estate itu menulis di Twitter bahwa dia akan menggelar jumpa pers di New York pada 15 Desember bersama dengan anak-anaknya untuk membahas soal bagaimana dia akan memisahkan diri secara total dari kekaisaran bisnis globalnya.

Trump menyatakan hukum tidak melarangnya tetap berkaitan dengan bisnisnya, namun mengatakan "saya merasa secara visual penting sebagai presiden tidak boleh berada dalam konflik kepentingan dengan segala macam bisnis saya."

Sebelum ini Trump menilai bahwa dia tidak perlu memisahkan diri dari Trump Organization yang menguasai jaringan hotel dan resort golf dari Panama sampai Skotlandia, serta mengelola berbagai bisnis dari kilang anggur sampai agensi model.

Trump menyatakan Rabu waktu setempat bahwa "dokumen-dokumen hukum telah dirampungkan yang akan sama sekali mengeluarkan saya dari operasi bisnis."

Sebelum ini muncul kritik kepadanya untuk melepaskan bisnis demi fokus menjadi presiden AS, salah satunya Wall Street Journal yang pada editorialnya 17 November lalu mendesak Trump melikuidasi asset-assetnya demi menghindarkan konflik kepentingan.

Perusahaan Trump sendiri sudah mengatakan anak-anak sang presiden terpilih akan menangani bisnis dia.

Putri Trump yang juga pengusaha, Ivanka, pernah menemani Trump saat dia menerima panggilan telepon dari Presiden Argentina Mauricio Macri dan turut menghadiri pertemuan dia dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Ini membangkitkan pertanyaan mengenai kemungkinan konflik kepentingan.

Aturan konflik kepentingan untuk pejabat negara tidak berlaku bagi presiden, namun Trump terikat pada hukum suap, kewajiban transparan dan konstitusi AS yang melarang pejabat terpilih menerima hadiah dari pemerintah asing, demikian Reuters.

Rubrik
Sumber
Antaranews.com
Iklan Sabang Merine

Komentar

Loading...