Delapan Partai Dukung Gugat UU Pemilu, Seperti Apa Sikap Golkar?

Delapan Partai Dukung Gugat UU Pemilu, Seperti Apa Sikap Golkar?
Ketua Golkar Aceh TM Nurlif | BERITAKINI.CO/A. Putra

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Mayoritas partai politik, baik lokal maupun yang berbasis nasional di Aceh, sepakat agar DPRA mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sedikitnya ada delapan partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), telah menyatakan dukungan itu, Selasa malam (22/8/2017). Delapan parpol itu, masing-masing, Partai Aceh, Gerindra, Nasdem, PAN, PKS, PPP, PKPI, dan PBB.

Meski tak tergabung dalam KAB, Partai Nanggroe Aceh (PNA) juga boleh dikatakan berada dalam barisan yang setuju terhadap gugatan ini. Bahkan, Ketua Harian PNA Samsul Bahri alias Tiong menjadi salah warga Aceh yang telah mendaftarkan gugatannya ke MK, meski masih atas nama personal.

Baca: KAB Dukung DPRA Gugat UU Pemilu ke MK

Terlepas dari partai-partai itu, masih terdapat sejumlah parpol peraih kursi di DPRA yang belum sepenuhnya menunjukkan sikap terhadap agenda ke-Aceh-an ini. Partai-partai itu adalah Golkar Aceh dan Demokrat Aceh, PKB.

Seperti apa sesungguhnya sikap parpol ini terhadap upaya, yang sering disepakati, sebagai langkah penyelamatan UUPA ini?

BERITAKINI.CO mengonfirmasi Ketua Golkar Aceh TM Nurlif, Rabu (23/8/2017). Dia tak secara tegas mengatakan mendukung melakukan gugatan ke MK.

Namun Nurlif mengakui bahwa UUPA bersifat khusus yang di dalamnya terdapat klausul yang mengharuskan para pembuat undang-undang, khususnya yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, perlu melakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Dia juga mengatakan bahwa sesungguhnya setiap fraksi di DPR RI menempatkan anggotanya dalam panitia khusus saat pembahasan UU Pemilu beberapa waktu lalu.

Baca: Golkar Tak Ikut Pertemuan Koalisi Aceh Bermartabat, TM Nurlif: Apa Itu KAB?

“Saya tidak mengerti juga dengan teman-teman anggota DPR RI asal Aceh, apakah mereka ini kelengahan sehingga bisa ada klausul dalam UU Pemilu yang akhirnya tak sejalan dengan UUPA,” katanya.

Karena itu, kata Nurlif, situasi dan pengalaman ini perlu menjadi perhatian semua ke depannya. Dia mengapresiasi langkah delapan parpol yang berupaya menyamakan persepsi untuk kepentingan Aceh tersebut.

Apalagi, UUPA dilahirkan dengan susah payah, menguras energi yang luar biasa sehingga sangat layak dijaga, dan dirawat.

Meski begitu, Nurlif juga menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA penting menyampaikan perbedaan itu kepada Presiden dalam hal ini Mendagri, lalu kepada Menkopolhukam, Kemenkumham, Pimpinan DPR RI, KPU dan Panwaslu dan instansi terkait lainnya.

“Diperlukan juga solusi cepat, tepat agar tak mengganggu tahapan Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres di Aceh,” katanya.(*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...