Bupati Mawardi: Musrenbang RKPD Jangan Hanya Jadi Agenda Seremoni

Oleh ,
Bupati Mawardi: Musrenbang RKPD Jangan Hanya Jadi Agenda Seremoni

Jantho | Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali membuka Musrenbang RKPD Tahun 2019 Kabupaten Aceh Besar, Senin, 19 Maret 2018, di Aula ISBI Kota Jantho.

Dalam kesempatan itu, Mawardi menegaskan agar Musrenbang tak hanya sebagai agenda seremonial. Sebaliknya,  musrenbang harus melahirkan program-program yang menjadi rencana kerja pemerintah daerah.

“Musrenbang juga harus mengakomodir visi dan misi bupati dan usulan masyarakat, sehingga nanti akan lahir dalam RPKD serta kemudian terakomodir dalam RKA,” katanya.

Mawardi menekankan agar tidak ada lagi kegiatan yang masuk tanpa perencanaan alias penumpang gelap. Semua Rencana Kerja Pemerintah harus di publikasi dan diketahui masyarakat.

Bupati kembali pertegas bahwa tahun 2019, ada 9 agenda prioritas yang harus dilaksanakan, di antaranya adalah pelaksanaan dan penegakkan Syariat Islam.

“Tahun ini kita sudah keluarkan beberapa kebijakan mengenai penegakkan Syariat Islam salah satunya adalah pemerintah menghimbau agar segala aktivitas dihentikan saat adzan berkumandang, menghidupkan pengajian di gampong-gampong dan mewajibkan pramugari menggunakan hijab saat di bandara SIM Aceh Besar.” Kata Mawardi.

Selain penegakkan Syariat Islam agenda penting lainnya adalah Pemerataan dan peningkatan pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang murah dan mudah dengan meningkatan tipe puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat, reformasi birokrasi dengan melakukan perencanaan, pengelolaan dan bekerja dengan baik.

Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga merupakan satu agenda penting yang akan dilaksanakan tahun 2019.

“Bahwa singkronisasi program infrastruktur harus disesuaikan dengan pos anggaran secara integrasi. Baik dana desa, APBD, dan APBA serta Otsus,” ungkap Bupati.

Pemkab Aceh Besar juga akan meluncurkan Program Aceh Besar Sejahtera (Proabes) sebagai alat untuk menekan angka kemiskinan melalui pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan ekonomi dan bantuan non tunai bagi masyarakat miskin.

“Proabes adalah penunjang program pusat melalui PKH yang menampung 11.000 KK, pada tahun 2018 bertambah 28.000 KK sampai 32.000 KK, sehingga masyarakat Aceh Besar akan didukung Proabes menjadi 38.000 KK.

Pemerintah Aceh Besar memiliki target untuk menekan angka kemiskinan sampai di bawah 10 persen.

“Saat ini angka kemiskinan di Aceh Besar masih berkisar 14,65 persen atau 39.000 jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan. Maka dari itu kita harus kerja keras agar target penurunan angka kemiskinan dapat tercapai,” kata Bupati.

Pemberdayaan ekonomi masyakat berbasis mukim dan gampong juga menjadi fokus bagi Pemerintah Aceh Besar. Menurut Mawardi, dana desa jangan hanya untuk menambah kas desa semata, tapi tidak berdampak baik bagi masyarakat.

Hal terakhir yang menurut Bupati juga penting untuk dilakukan adalah pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan wisata. “Potensi wisata alam, bahari, budaya, kuliner dan sebagainya harus masuk dalam perencanaan yang baik,” tegasnya. (Adv)

Komentar

Loading...