Bupati Disarankan Perbup-kan APBK Pidie 2018

Bupati Disarankan Perbup-kan APBK Pidie 2018

BERITAKINI.CO, Sigli | Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani menilai Pemerintah Kabupaten Pidie perlu mengambil langkah cepat agar anggaran pendapatan dan belanja kabupaten itu bisa digunakan.

Berlarutnya pengesahan Qanun APBK 2018, membuat rencana pembangunan daerah tersebut menjadi terhambat. Itulah sebabnya, bupati Pidie dinilai perlu mengambil kebijakan alternatif agar anggaran bisa direalisasikan untuk pembangunan.

"Jika kondisi demikian, malah saya sarankan bupati Pidie bisa mem-perbup-kan APBK 2018 sehingga bisa fokus untuk percepatan realisasi anggaran," kata Askalani, Jumat (5/1/2018).

Baca: Begini Nasib APBK Pidie 2018

Keterlambatan pengesahan APBK Pidie 2018 tersebut juga berimbas pada sanksi yang diterima daerah ini. Diantaranya adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID).

Dana DID merupakan dana infrastruktur yang diterima daerah atas keberhasilan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai mencapai puluhan miliar.

"Tentunya, jika kabupaten tidak bisa mendapatkan dana DID, hal itu sangat disayangkan," kata Askalani.

Sanksi atas keterlambatan

Keterlambatan pengesahan APBK ini sesungguhnya juga memiliki konsekuensi bagi kepala daerah dan legislatif.

Keterlambatan ini masuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan memiliki sanksi, seperti yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelengaraan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

Sesuai Pasal 37 Ayat 4 PP tersebut bupati-wakil bupati serta anggota DPRK bisa dikenakan sanksi yakni tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 hingga 6 bulan.

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...