Buntut Surat Mendagri Minta Aturan Direvisi, PNS di Pidie Khawatir THR dan Gaji 13 Telat Cair

Buntut Surat Mendagri Minta Aturan Direvisi, PNS di Pidie Khawatir THR dan Gaji 13 Telat Cair

BERITAKINI.CO, Sigli | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat permintaan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pejabat negara yang sebelumnya diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti dikutip BERITAKINI.CO, dalam surat Nomor 188.31/3746/SJ, Mendagri mengajukan revisi yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Dalam surat itu, Mendagri merasa keberatan dengan pemberian gaji, pensiun/tunjangan ke-13, serta THR kepada PNS, Polri, TNI, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan.

Beredarnya surat permohonan revisi itu menjadi perbincangan hangat di kalangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk di Kabupaten Pidie. Banyak yang berasumsi, pasca keluar surat permohonan revisi PP itu bakal berakibat pada penundaan pembayaran THR dan gaji 13 tahun 2019 ini.

Menjawab keresahan itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pidie, Mustafa menjelaskan, bahwa THR dan gaji 13 tetap akan diberikan sebagai hak yang akan diterima oleh ASN di Kabupaten Pidie.

Saat ini, pihaknya masih mengumpulkan data pegawai dari setiap SKPK dan baru diketahui jumlah realisasinya setelah perhitunganya selesai.

“Anggaran untuk THR dan gaji 13 sudah diplot untuk pembayaran tahun ini, dalam dua hari ini akan kita ketahui berapa realisasi THR yang akan dibayarkan,” kata Mustafa, Rabu (15/5/2019).

Dari lembaran surat yang tersebut di media sosial, menurut pencermatannya, dalam PP sebelum keluarnya surat dari Mendagri itu tertulis daerah pembayaran THR dan gaji 13 mengikuti peraturan daerah atau qanun.

Mustafa menjelaskan, jika merujuk kepada qanun seperti tertuang dalam PP, pembahasan qanun tersebut akan membutuhkan lebih banyak waktu dan berakibat pada terlambatnya pembayaran THR dan gaji 13.

“Tapi infonya sudah keluar balik balasan surat itu, yang menyatakan cukup dengan peraturan kepala daerah (Perkada) atau cukup dengan peraturan bupati, kemudian mengacu pada permen yang sudah dikeluarkan, selesai,” kataya.

Kata dia, pembayaran THR akan mengacu pada besaran gaji pegawai pada bulan Mei ini. Pembayaran akan dilakukan paling cepat pada akhir Mei hingga awal Juni 2019 . Semenatara untuk gaji 13 akan dibayar pada akhir Juli mendatang.

“Pambayaran THR dan gaji 13 berpedoman pada gaji bulan sebelumnya,” ujarnya.

Rubrik

Komentar

Loading...