Berkemampuan Sedang, Banda Aceh Berpotensi Tekor Rp 860 Juta Gara-gara Aminullah Tetapkan Status Kemampuan Keuangan Tinggi

Berkemampuan Sedang, Banda Aceh Berpotensi Tekor Rp 860 Juta Gara-gara Aminullah Tetapkan Status Kemampuan Keuangan Tinggi
Kemampuan Keuangan Kota Banda Aceh sesungguhnya dalam kelompok sedang | Sumber: LHP BPK RI Perwakilan Aceh

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Pemko Banda Aceh bisa dikatakan salah kaprah dalam menetapkan level kemampuan keuangan daerah, khususnya tahun 2018. Banda Aceh yang sejatinya memiliki kemampuan keuangan sedang, ditetapkan sebagai daerah dengan kemampuan keuangan tinggi.

Alhasil, keuangan daerah pun terindikasi tekor Rp 860,4 juta, terutama untuk membayar tunjangan anggota DPRK Banda Aceh karena didasari atas perhitungan kemampuan keuangan tinggi. Tunjangan para wakil rakyat pun membengkak lantaran kebijakan tersebut.

Hal itu diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap Peraturan Perundang-undangan tahun 2018. LHP itu telah diserahkan kepada DPRK Banda Aceh pada Kamis, 9 Mei 2019 lalu.

Dari LHP itu diketahui bahwa awalnya Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usaman telah menetapkan kategori kemampuan keuangan Banda Aceh pada kelompok tinggi yang diatur lewat Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 17 Agustus 2017.

Penentuan itu didasari dari perhitungan realisasi pendapatan umum dikurangi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

Jika hasilnya Rp 550 miliar, maka masuk kelompok keuangan tinggi. Tapi jika hasilnya Rp 300 sampai 550 miliar, maka masuk dalam kelompok sedang, dan jika di bawah Rp 300 miliar, kelompok rendah.

Saat itu, Pemko Banda Aceh menghitung bahwa pendapatan umum Banda Aceh senilai Rp 908,2 miliar, sementara belanja pegawai ASN senilai Rp 349,9 miliar. Sehingga jika dikurangi didapat angka Rp 558,6 miliar.

Dengan nilai itu, maka Pemerintah Kota Banda Aceh memang masuk dalam kelompok kemampuan keuangan tinggi.

Namun ternyata, saat dilakukan perhitungan kembali, ternyata pendapatan umum Kota Banda Aceh hanya Rp 891,7 miliar dan belanja pegawai Rp 558,3 miliar. Maka jika dikurangkan, didapat angka Rp 333,4 miliar. Jumlah itu sudah barang tentu masuk dalam kelompok kemampuan keuangan sedang.

Tapi pembiayaan sudah terlanjur terjadi. Pemerintah Kota Banda Aceh telah membayarkan segala bentuk tunjangan anggota DPRK setempat dengan standar kemampuan keuangan tinggi.

Total BPK mencatat terjadi kelebihan bayar senilai Rp 860,4 juta akibat membengkaknya tunjangan reses, Tunjangan Komunikasi Intensif, dan Belanja Operasional Pimpinan DPRK Banda Aceh.

BPK menilai bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Baca: Temuan BPK: Setdako Banda Aceh Beli Sirup, Sarung dan Sajadah Rp 453 Juta untuk Dibagi-bagikan Aminullah

“Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp 869,4 juta,” tulis BPK dalam LHP tersebut.

Kepada BPK, sekretaris daerah Kota Banda Aceh telah mengakui bahwa kemampuan keuangan Kota Banda Aceh masuk dalam kelompok sedang, setelah melakukan pengkajian ulang. Pemerintah Kota Banda Aceh pun berjanji akan melakukan revisi terhadap peraturan wali kota tersebut.

Rubrik

Komentar

Loading...