BEM Fakultas Teknik Unsyiah Luruskan Persepsi Keliru Demo Tolak PT EMM

BEM Fakultas Teknik Unsyiah Luruskan Persepsi Keliru Demo Tolak PT EMM

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Mahasiswa Fakultas Teknik Unsyiah menemukan adanya kesalahan persepsi dalam aksi ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh yang tergabung dalam Korp Barisan Pemuda Aceh (BPA) baru-baru ini.

Aksi yang seharusnya menolak perizinan tambang PT Emas Mineral Munir (EMM) karena terindikasi menabrak sejumlah regulasi, diinterpretasikan sebagai aksi menolak pertambangan di Aceh.

“Hasil kajian kami ini penting disampaikan agar masyarakat serta mahasiswa tidak cenderung salah persepsi tentang aksi tersebut,” kata Wakil Ketua BEM Fakultas Teknik Unsyiah Agung Saputra, Jumat (19/4/2019).

“Kerena semestinya aksi demonstrasi ini bertujuan untuk menolak perizinan tambang PT EMM yang telah melanggar beberapa regulasi dan kekhususan Aceh.”

Berdasarkan kajian mahasiswa Fakultas Teknik Unsyiah, kata Agung, memang terdapat kerancuan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT EMM.

Izin itu diterbitkan Pemerintah Pusat namun belum mendapat izin dari Pemerintah Aceh.  Karena itu, kebijakan itu dinilai telah melanggar kekhususan Aceh.

Di samping itu, katanya, PT EMM juga belum mengantongi dokumen AMDAL dan perizinan dari Pemerintah Aceh.

“Solusinya, kami minta DPRA seharusnya memperjelas prosedur dalam pembuatan IUPK berdasarkan UUPA yang tidak bertabrakan dengan peraturan pusat yaitu Permen Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 56 hal ini dikarenakan PT EMM menggunakan Penanaman Modal Asing,” kata dia.

PLT Gubernur Aceh, kata Agung, juga harus mengusut tuntas perihal Amdal PT EMM sehingga tidak adanya kecacatan hukum dan prosedur.

Mahasiswa Teknik Unsyiah, kata Agung, juga tak sepenuhnya sejalan dengan kesimpulan Korp BPA yang menyatakan bahwa tak satupun tambang di dunia ini yang ramah lingkungan.

Kehadiran tambang, kata Agung, disimpulkan akan menciptakan kemiskinan, perburuhan, konflik sosial, hilang budaya lokal, pelanggaran HAM, dan terjadinya bencana ekologi.

“Setelah ditinjau kembali, pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di dunia pertambangan, bahkan tuntutan tersebut dapat merusak persepsi masyarakat terhadap tambang,” katanya.

Terutama karena pernyataan itu tidak diikuti dengan penjelasan detail dan dukungan data yang memadai.

“Sesungguhnya kegiatan pertambangan tidak akan merusak jika dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah diatur dan cara yang benar,” katanya.

Itulah sebabnya, kata Agung, tuntutan yang disampaikan Korp BPA tersebut berpotensi menolak seluruh kehadiran perusahaan tambang untuk berinvestasi di Aceh.

“Karena itu, dihimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar tidak menciderai intelektual anak-anak bangsa terutama tentang pertambangan,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...