Belum Pecat PNS Koruptor, Begini Alasan Pemkab Pidie

Belum Pecat PNS Koruptor, Begini Alasan Pemkab Pidie
Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Maddan

BERITAKINI.CO, Sigli I Pemerintah Kabupaten Pidie mengaku belum menerima surat teguran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengusulan pemecatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi yang belum dijalankan.

Pemkap Pidie sendiri, masuk dalam 80 kabupaten dan 12 kota di Indonesia yang belum melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap ASN yang terlibat kasus korupsi.

Baca: Mendagri Tegur Gubernur Aceh Belum Juga Pecat PNS Koruptor

Dalam surat tertulis tersebut, setiap kepala daerah yang belum menjalankan aturan pemecatan tersebut agar segera melakukan PTDH dalam waktu 14 hari. Surat tersebut dikirim pertanggal 1 Juli 2019 lalu.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Maddan kepada BERITAKINI.CO, Jumat (5/7/2019) mengatakan belum mengetahui persis perkembangan pengusulan pemecatan ASN yang terlibat kasus korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap.

Meski begitu, dirinya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat terkait teguran Mendagri tersebut.

"Nanti saya akan tanyakan dulu kepada BKPSDM, apakah surat tersebut sudah diterima atau belum. Jika sudah diterima bagaima full up mengenai surat tersebut," kata Maddan.

Rubrik

Komentar

Loading...