Begini Perkembangan RAPBK-P Aceh Besar 2017

Begini Perkembangan RAPBK-P Aceh Besar 2017
Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Setelah sempat diramaikan dengan isu pemboikotan sehingga macet selama satu minggu, proses pembahasan Rancangan Qanun Aceh Besar Tentang APBK-Perubahan 2017 kembali dilanjutkan.

Baca: Dewan Undang Pakar Unsyiah untuk Nilai Status Keuangan Aceh Besar

Pada Rabu pagi (11/10/2017), Badan Anggaran DPRK telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah SKPK.

Untuk diketahui, dalam Nota Keuangan RAPBK-P 2017 yang diserahkan eksekutif pada Selasa pekan lalu, Pemerintah Aceh Besar merencanakan belanja perubahan senilai Rp 1.949.777.000.000 lebih atau bertambah senilai Rp 37,4 miliar lebih dari APBK 2017 murni yakni Rp 1.912.334.000.000 lebih.

Penambahan dana tersebut di antaranya bersumber dari Silpa tahun sebelumnya senilai Rp 30,8 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal untuk PT Bank Aceh senilai Rp 5 miliar.

Penyertaan modal untuk Bank Aceh sebelumnya telah masuk dalam APBK 2017 murni, namun akan direalisasikan dalam APBK-P.

Sementara Ketua DPRK Aceh Besar Sulaiman membenarkan mereka telah melakukan pembahasan anggaran setelah sempat terhenti selama seminggu.

“Sempat ada mis komunikasi, tapi semua sudah clear,” katanya saat dihubungi BERITAKINI.CO, Rabu malam.

Rabu pagi,  kata Sulaiman,  proses bedah Rencana Kerja Anggaran (RKA) juga berjalan cukup lancar. Total ada senilai Rp 32 miliar rencana belanja perubahan yang dibahas.

Pos-pos belanja dominan, kata Sulaiman, hanya berada di beberapa SKPK. “Sekitar 8 SKPK yang dominan, di antaranya, PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UKM," katanya.

Belanja-belanja yang cukup besar, kata Sulaiman, seperti pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora).

“Saya tak ingat berapa angka persisnya, tapi alokasinya itu untuk pengadaan tanah pada 2018 sebagai persiapan Pekan Olah Raga Aceh 2018,” kata Sulaiman.

Selain itu, kata Sulaiman, pada Dinas Koperasi dan UKM, juga diplot belanja senilai Rp 7 miliar, masing-masing untuk pengadaan tanah untuk Pasar Lambaro senilai Rp 5 miliar, dan pengadaan tanah untuk Pasar Baitussalam Rp 2 miliar.

Sulaiman mengatakan, paripurna persetujuan bersama Rancangan Qanun APBK-P 2017 menjadi Qanun APBK-P 2017 dijadwalkan pada Jumat, 13 Oktober 2017.(*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...