Begini Kelanjutan Mosi Tak Percaya Terhadap Wakil Ketua DPRK Singkil Yulihardin

Begini Kelanjutan Mosi Tak Percaya Terhadap Wakil Ketua DPRK Singkil Yulihardin

BERITAKINI.CO, Singkil | Aksi mosi tak percaya belasan anggota DPRK Singkil terhadap Yulihardin, yang juga wakil ketua DPRK setempat, sempat redup sampai akhirnya kembali mencuat lewat paripurna, kemarin.

Seorang anggota DPRK Singkil Tamiruddin menginterupsi paripurna dan meminta Yulihardi turun dari jajaran kursi pimpinan sidang karena mosi terhadapnya yang dilayangkan pada Desember 2017 lalu, belum dicabut.

Baca: Pernah Dimosi Tak Percaya, Anggota DPRK Singkil Minta Yulihardin Turun dari Kursi Pimpinan Paripurna

Gegara interupsi itu, paripurna dengan agenda penyampaian program legislasi daerah (prolegda) 2019 itu, sempat diskor 15 menit. Tapi forum akhirnya sepakat, nasib mosi terhadap Yulihardin akan dibahas setelah paripurna tersebut.

Benar saja, setelah eksekutif-legislatif menandatangani Prolegda 2019, forum kembali melanjutkan rapat terbuka membahas ihwal mosi terhadap Yulihardin tadi.

"Sesuai masukkan saudara Taufik (anggota DPRK) terkait tindaklanjut mosi tak percaya terhadap saudara Yulihardin kita lanjutkan," kata Juliadi Bancin pimpinan dalam rapat terbuka itu.

"Saya tanyakan kembali, apakah mosi kepada saudara Yulihardin, wakil ketua II DPRK Aceh Singkil, akan dicabut atau dilanjutkan?"

Pertanyaan itu mendapat respon dari anggota rapat. Anggota DPRK Singkil Frida Siska Sihombing mengatakan, penting bagi Yulihardin untuk menjawab apakah dirinya bisa melaksanakan poin-poin yang disampaikan para anggota DPRK dalam mosi yang layangkan pada Desember 2017 lalu itu.

Sementara anggota DPRK lainnya, Lesdin Tumangger menilai pencabutan mosi tersebut haruslah melalui tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang ada.

Anggota DPRK Singkil Jafriadi juga mengungkapkan bahwa status mosi tak percaya terhadap Yulihardin memang belum sepenuhnya diputuskan, terutama di tingkat Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Dia yang menjabat sebagai ketua BKD pada 2017-2018 lalu mengatakan sempat meminta keterangan Yulihardin, namun belum sampai pada tahap kesimpulan.

“Tapi masa jabatan BKD keburu berakhir, sehingga dengan alasan kode etik belum disempurnakan dan belum disahkan sehingga tergantunglah masalah, saat ini menjadi domainya BKD selanjutnya,” katanya.

“Karena itu, saya juga tak sependapat dengan permintaan saudara Tamirudin Lingga tadi, karena memang belum ada keputusan dari BKD sehingga tidak layak dieksekusi.”

Sementara Yulihardin mengatakan bahwa mosi tidak percaya itu adalah bagian dari teguran para anggota DPRK kepada pimpinan.

“Karenanya, setelah mosi tak percaya itu disampaikan, saya mengintropeksi diri dalam hal melakukan tugas pimpinan DPRK,” katanya.

“Jadi apa yang di sampaikan di dalam butir-butir mosi itu semuanya sudah ditaati misalnya menyangkut dengan koordiasi, menyangkut anggaran dan sebagainya.”

Itulah sebabnya, kata dia, sebetulnya tidak ada lagi masalah soal mosi yang dilayangkan para anggota DPRK tersebut.

Dalam kesempatan itu dirinya juga meminta maaf menyangkut kebijakan-kebijakan menyalahi atau kurang tepat di hati para wakil rakyat.

"Jika ada kebijakan pada 2016 lalu yang tidak tepat di hati rekan-rekan saya memohon maaf," katanya.

Sementara forum paripurna akhirnya tetap memutuskan untuk menunggu hasil keputusan BKD terkait nasib mosi tak percaya itu: lanjut atau dicabut.

Adapun susunan anggota BKD saat ini masing-masing Syafrial (PAN), Ahmad Yani (Demokrat) dan M Hilal (Sekwan).

Rubrik

Komentar

Loading...