Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang Jaringan 3 Negara

Oleh ,
Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang Jaringan 3 Negara

JAKARTA | Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan jaringan tiga negara: Arab Saudi, Malaysia, dan Tiongkok. Tujuh tersangka ditangkap dalam kasus ini.

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Ari Dono Sukmanto mengatakan modus para pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Ada 176 orang yang menjadi korban dari aksi mereka.

Jaringan Arab Saudi 

Ari Dono menyebut perdagangan orang oleh kelompok Arab Saudi terendus dari informasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. KBRI menyebut ada pemulangan 39 TKI yang diduga menjadi korban perdagangan orang pada 3 Mei 2017. 

Hasil penelusuran polisi, mereka direkrut dan dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji USD250-USD300. Para korban yang berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dijanjikan berangkat ke Arab Saudi melalui Malaysia. 

"Berangkat dengan beberapa modus, mulai pemalsuan surat dan visa untuk mengurusnya di Kedubes Arab Saudi," kata Ari Dono di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Kamis 21 Desember 2017.

Sampai di Kuala Lumpur, calon TKI itu ternyata telantar hingga dua hari. Para korban lalu diamankan KBRI di Kuala Lumpur dan diperiksa. Rupanya, 39 orang itu hanya mengantongi visa ziarah, bukan visa kerja. "Kemudian korban dipulangkan ke Indonesia."

Polisi menangkap empat orang dari kelompok Arab Saudi ini. Mereka yakni Maslachah, Fatmawati, Ujang, dan Rofik. Maslachah adalah aktor intelektual di kelompok Arab Saudi. "Tersangka selama 2014 sampai 2017 sudah mengirim 50 orang calon TKI," beber Ari Dono.

Jaringan Malaysia

Pengungkapan kelompok Malaysia bermula dari laporan KBRI Indonesia di Kuala Lumpur soal pemulangan 152 orang diduga korban perdagangan orang  pada 25 Mei 2017. Mirisnya, mereka adalah siswa yang baru lulus sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Ari Dono menjelaskan para korban ditawari bekerja pada perusahaan elektronik di Malaysia sejak Juli 2016 oleh PT Sofia Sukses Sejati. Saat itu, para korban masih bersekolah. "Malah guru-gurunya juga diundang saat proses penawaran. Korban berasal dari Kendal, Jawa Tengah," ujar dia.

Saat sudah terbang ke Malaysia, pemilik menyatakan perusahaannya kolaps dan tutup. Di Malaysia, para TKI itu juga tidak dipekerjakan di perusahaan elektronik, melainkan perusahaan sarang burung walet. Mereka juga digaji hanya 200 ringgit dari jani janji gaji 900 ringgit. "Kondisi penampungannya juga tidak sehat."

Porban lalu kena razia  Kepolisian Kerajaan Malaysia dan dianggap TKI ilegal. Sekitar sebulan para korban sempat ditahan Kepolisian Malaysia. Setelah itu, mereka dideportasi. Pada kasus ini, polisi menetapkan Direktur PT Sofia Sukses Sejati Windi Hiqma Ardiani sebagai tersangka.

Jaringan Tiongkok

Pengungkapan kasus kelompok Tiongkok ini bermula dari adanya pemulangan lima TKI oleh KBRI di Tiongkok pada 3 November 2017. Mereka diberangkatkan ke 'Negeri Tirai Bambu' dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. 

Lima orang yang berasal dari Jawa Barat itu lalu ditangkap Kepolisian Tiongkok lantaran kedapatan bekerja hanya membawa visa wisata. "Pada sekitar Juli 2017, korban sempat diamankan dan ditahan oleh Kepolisian Tiongkok karena sebagai TKI ilegal," beber Ari Dono.

Pada kasus perdagangan orang kelompok Tiongkok, polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sulikah alias Sulis alias Melis dan Achmad Yulyadi alias Bang Black. Sulis berperan sebagai pengirim, sedangkan Bang Black berperan sebagai pembuat paspor. 

Tujuh tersangka dari tiga kelompok ini dijerat Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Para pelaku juga kenakan dengan Pasal 102 dan 103 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 

Mereka terancam hukuman minimal dua tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, sanksi denda minimal Rp120 juta dan maksimal Rp15 miliar juga menghantui mereka.

Rubrik
Sumber
Metrotvnews.com
LOKER BERITAKINI

Komentar

Loading...