Banyak Anggota Dewan Aceh Tenggara Belum Laporkan Harta Kekayaan

Banyak Anggota Dewan Aceh Tenggara Belum Laporkan Harta Kekayaan
Ilustrasi Net

BERITAKINI.CO, Kutacane | Sebagaian besar anggota DPRK dan sejumlah pejabat teras di Kabupaten Aceh Tenggara hingga saat ini belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2018.

"Sampai saat ini anggota DPRK Agara dan sejumlah pejabat belum juga menyampaikan LHKPN-nya," kata Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Agara, Syukur Karo-Karo SE, kepada BERITAKINI.CO, Jumat (1/3/2019).

Sesuai arahan KPK, kata dia, batas waktu penyerahan LHKPN periode 2018 akan berakhir pada bulan Maret 2019 mendatang.

Untuk itu, Ia mengimbau agar anggota dewan dan pejabat yang belum menyampaikan LHKPN agar segera melaporkannya.

Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Tenggara M Hatta Desky membenarkan jika sebagian besar anggota legislatif belum melaporkan harta kekayaannya.

"Formulir LHKPN sudah diserahkan kepada 30 anggota DPRK serta unsur pimpinan. Namun belum diinput datanya secara online untuk selanjutnya disampaikan ke admin kabupaten yakni pihak Inspektorat," kata M Hatta.

Progresnya, kata dia, sampai saat ini hanya sekitar 15 anggota dewan yang sudah menyerahkan data ke admin di sekretariat dewan.

"Sementara sisanya belum menyerahkan data mentahnya ke admin di bagian Keuangan Sekwan," kata Hatta.

Pegiat LSM di Agara Nawi Sekedang SE menyatakan, LHKPN diwajibkan kepada semua pejabat tanpa terkecuali. Hal itu sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

"Ditambah lagi Surat Edaran KPK Nomor: 11 Tahun 2017 Tentang Panduan Pengelolaan LHKPN di lingkungan pemerintah daerah serta dalam peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016," kata Nawi.

Rubrik
Iklan Sabang Merine

Komentar

Loading...