APK Pasangan Nomor Urut Nomor 6 Dinilai Menyalahi Aturan, YARA Abdya Ancam Lapor KIP ke DKPP  

APK Pasangan Nomor Urut Nomor 6 Dinilai Menyalahi Aturan, YARA Abdya Ancam Lapor KIP ke DKPP  

BERITAKINI.CO, Blangpidie | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya menilai, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya sudah melakukan pelanggaran.

Pasalnya, KIP Aceh Barat Daya mengizinkan alat peraga kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor Urut 6, Mukhlis Muhdi dan Syamsinar dengan desain dibayang-bayangi oleh gambar  yang tidak berkepentingan.

Adapun gambar yang membayangi desain baliho pasangan tersebut merupakan bakal pasangan calon yang gagal maju pilkada yakni M Fahkruddin Muhdi dan Sulaiman Adami. Kedua bakal calon ini gagal tes kesehatan. 

“Fakhruddin adalah abang Mukhlis Muhdi, sementara Sulaiman Adami adalah suami Syamsainar,” ujar  Ketua YARA Abdya Miswar dalam rilis yang diterima BERITAKINI.CO, Minggu (11/12/2016).

Miswar mengatakan, hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2016, Pasal 24 ayat 2 tentang Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye (APK),  yang berbunyi: Desain dan materi APK memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik dan/atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.

Dan pada Pasal 24 ayat (2a) sesain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

“Menurut kami foto Fakhruddin dan Sulaiman Adami bukanlah pihak yang berkepentingan harus ada dalam desain baliho atau spanduk pasangan itu. Kami menilai KIP Abdya tidak bekerja serius sebagai penyelenggara pilkada di Abdya. KIP Abdya sudah semena-mena dalam mengambil kebijakan, buktinya ini KIP Abdya  sudah mengangkangi undang-undang terkait,” kata Miswar.

Pihaknya meminta KIP Abdya untuk mengkaji kembali mengenai desain baliho atau spanduk pasangan nomor urut 6 itu. "Dan juga kami meminta Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Barat Daya untuk segera menertibkan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan undang-undang. Sebagai lembaga yang sadar hukum, kami juga akan melaporkan hal ini ke DKPP, jika terguran kami ini tidak segera diindahkan,” kata Miswar.(*)

Komentar

Loading...