Anggota DPR RI Fadlullah: Penyelesaian Permasalahan Aceh Harus Mengacu pada UUPA

Anggota DPR RI Fadlullah: Penyelesaian Permasalahan Aceh Harus Mengacu pada UUPA

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) asal Aceh Fadlullah meminta Pemerintah Pusat mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA dalamdalam menyelesaikan permasalahan di Aceh.

“Saat ini pengkebirian terhadap pasal-pasal dalam UUPA sudah sangat massif dan terstruktur dilakukan Pemerintah Pusat dalam berbagai hal,” katanya, Jumat, (17/3/2017).

Dia mencontohkan, kewenangan Aceh yang telah diberikan dalam UU bisa dieliminir hanya dengan sebuah surat edaran menteri. “Ini merupakan penghinaan bagi ke khususan Aceh," kata Fadlullah.

Menurut Fadlullah, di Indonesia tidak semua UU dapat diberlakukan untuk daerah khusus dan istimewa, konstitusi pasal 18B telah mengatur itu.

"Kalau pemerintah menunjukkan sikap yang tidak menghargai konstitusi maka tidak akan ada jaminan stabilitas politik dan hukum di Indonesia," sebutnya.

Untuk itu, dia minta kepada Presiden agar memberikan arahan kepada kabinetnya agar daerah khusus dan istimewa diperhatikan dengan baik kewenangannya sehingga tidak terjadi konflik seperti yang dilakukan Dirjen Kemendagri di Aceh saat ini dan dalam kemelut penyelesaian Pilkada.

"Sejauh pasal dalam UU Khusus dan istimewa di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi maka wajib dilaksanakan dengan penuh kesungguhan," tegasnya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...