Anggaran Dipangkas DPRK, DLH Aceh Singkil: Bisa Jadi Lumpuh Sedikit

Anggaran Dipangkas DPRK, DLH Aceh Singkil: Bisa Jadi Lumpuh Sedikit

BERITAKINI.CO, Singkil | Sejumlah usulan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Singkil dalam APBK-Perubahan 2019 ditolak legislatif. Total ada senilai Rp 400 juta yang dikeluarkan dari skema penggagaran tahun ini dari Rp 4 miliar pagu DLH di anggaran perubahan.

DLH Singkil mengaku harus ikat pinggang atas pemangkasan anggaran tersebut. Total sebanyak 20 item kegiatan tak bisa dibiayai pemerintah hingga akhir tahun 2019.

"Bisa dibilang lumpuh sedikitlah kegiatan di dinas," kata Kepala DLH Aceh Singkil Nazri, Selasa (13/8/2019).

Nazri tak tahu persis mengapa badan anggaran memangkas alokasi anggaran di dinasnya tersebut.

Baca: Dewan Setujui Raqan APBK-P Singkil 2019

Namun dia menduga pemangkasan memiliki relasi dengan beberapa peristiwa antara DLH dengan DPRK.

Beberapa waktu lalu, misalnya, DLH Aceh Singkil tidak bersedia ikut dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur dengan para wakil rakyat.

“Kami melihat kegiatan itu berpotensi pemborosan anggaran,” katanya.

Menurut Nazri, dari beberapa pengalaman yang lalu, kunjungan kerja lazimnya tak ada tindaklanjut untuk pengembangan daerah. “Karena itu kami tidak ikut,” katanya.

Selain itu, kata Nazri, dalam beberapa kesempatan pembahasan APBK-P, dia tak hadir di DPRK.

"Saya menduga karena itu," katanya.

Dia mengatakan, pada APBK murni 2019, DLH mendapat pagu Rp 8 miliar. Tersisa Rp 4 miliar saat perubahan. “Dipangkas Rp 400 juta,” katanya.

Sementara dewan menyatakan pemangkasan dilakukan terhadap usulan-usulan yang sifatnya pemborosan.

Antara lain, perjalanan dinas kepada DLH, dan kegiatan-kegiatan tidak mendesak,” kata Ketua Komisi III DPRK Aceh Singkil Al Hidayat kepada BERITAKINI.CO Selasa (13/8/2019).

Sebetulnya, kata dia, rencana kerja anggaran DLH Aceh Singkil sudah lebih dulu dirasionalisasi oleh badan anggaran DPRK.

Dewan juga mendapati banyak kegiatan DLH di APBK murni 2019 yang telah dianggarkan, namun tidak berjalan.

Seperti janji DLH soal pengelolaan sampah untuk diserahkan ke BUMDes.

“Hal itu tidak berjalan dan akibatnya terjadi penumpukan sampah di beberapa tempat hampir enam bulan,” katanya.

Selain itu kepala dinas juga pernah berjanji kepada DPRK akan merincikan kondisi ril lampu jalan, baik yang tidak berfungsi dan masih aktif.

Hal ini penting agar alokasi anggaran untuk membayar biaya lampu tersebut terealisasi efektif.

"Jangan dianggarkan miliaran rupiah, namun tidak sesuai pengeluaran di lapangan, itu yang kami tidak terima," ujarnya.

Rubrik

Komentar

Loading...