Ancaman Politisi Partai Aceh Jika MK Tak Mengacu pada UUPA

Ancaman Politisi Partai Aceh Jika MK Tak Mengacu pada UUPA

BERITAKINI.CO, Jakarta | Politisi Partai Aceh sedang berupaya memberikan tekanan politik terhadap pemerintah pusat sekaligus menyasar Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam menyelesaikan sengketa pilkada Aceh.

Mereka bahkan mengancam akan mundur kolektif dari jabatan publik, seperti anggota legislatif dan eksekutif, jika tuntutan mereka itu tak diindahkan.

Suadi Yahya, politisi Partai Aceh yang juga Walikota Lhokseumawe Terpilih saat konferensi pers di ruang Fraksi Gerindra DPR RI siang tadi mengaku bahwa tuntutan sangat relevan.

Mereka mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi 2017 yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia, juga karena berlandaskan pada amanat MoU Helsinki yang telah dituangkan dalam UUPA.

“Tapi kami sangat menyesali Pemerintah Indonesia tidak serius dalam menindaklanjuti atau menjalankan demokrasi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kekhususan Aceh sesuai UUPA,” katanya. “Dalam pilkada kali ini tidak dijalankan apa yang diamanatkan UUPA.”

Karena itu, katanya, seluruh kader Partai Aceh sepakat mengundurkan diri dari jabatan publik apabila pemerintah pusat tidak memberi pendapat pada MK agar mengacu pada UUPA. “Kami siap mengundurkan diri baik dari jabatan legislatif dan eksekutif,” kata Suaidi disambut tempuk tangan politisi Partai Aceh lainnya.

Menurut Suidi, mereka merasa sia-sia menjabat jabatan publik apabila dalam menjalankan roda pemerintahan tidak mengacu pada UUPA.

Hal senada juga disampaikan anggota DPRA Azhari Cage. Menurut Cage, keberadaan mereka (politisi partai lokal) selaku anggota DPRA dan kepala daerah di Aceh justru karena adanya UUPA. “Adanya UUPA maka adanya Partai lokal karena partai lokal itu diatur dalam UUPA,” katanya.

Lanjut cage, kalau misalnya MK dalam memutuskan perkara pilkada tidak berpedoman pada UUPA, maka sama saja MK dan Negara menganggap keberadaan mereka ilegal.

“Kalau negara dan MK sudah menganggap keberadaan kami ilegal maka untuk apa kami ada di parlemen, untuk apa kader-kader dari PA menguasai bupati/walikota,” katanya.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...