AMPPAS Minta BKD Proses Pimpinan DPRK Singkil Yulihardin

AMPPAS Minta BKD Proses Pimpinan DPRK Singkil Yulihardin

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Singkil (AMPPAS) menggelar aksi di Simpang Lima, Banda Aceh, Rabu (13/12/2017).

Dalam aksi tersebut mereka menyuarakan ihwal dugaan penyelewengan dana Rp 42 juta untuk alasan biaya perjalanan dinas.

Koordinator aksi Jajang Nurdiansyah dalam orasinya meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) untuk memproses Yulihardin atas dugaan tersebut.

“Dana sebesar Rp 42 juta untuk keperluan perjalanan dinas itu masuk dalam APBK-P 2017 tanpa melalui paripurna di DPRK Singkil, terkesan main sendiri untuk penambahan SPPD-nya,” kata Jajang yang dipertegas dalam siaran pers yang diterima BERITAKINI.CO

Dia mengatakan, BKD penting untuk memproses hal itu agar ada titik terang.

“Jika betul-betul yang dilakukan adalah sebuah kesalahan yang sengaja melanggar peraturan dan undang undang yang berlaku, segera persoalan ini dilimpahkan penegak hukum, dan penegak hukum jangan tutup mata,” katanya.

Jajang mengaku, kalangan mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil sangat menyayangkan sikap Yulihardin yang telah mencoreng nama baik Aceh Singkil, khususnya DPRK Aceh singkil.

“Sudah kita daerah tertinggal, bapak seenaknya saja bikin SPPD keluar daerah,” katanya.

Menurut Jajang, sejumlah anggota DPRK Aceh Singkil juga telah mengirimkan surat mosi tak percaya pada Yulihardin terkait kasus SPPD tersebut.

“Oleh karna itu kita mempertegas kembali agar BKD  berkomitmen menuntaskan perkara ini dan terbuka untuk rakyat karna beliau adalah pimpinan parlemen Singkil,” katanya.

BKD juga didesak untuk harus segera menon-aktifkan Yulihardin dari jabatan agar supaya proses perkara berjalan dengan baik dan tidak ada intervensi.

“Proses penyelesaiannya harus transparan dan terbuka, kalau tidak maka sama saja BKD dengan Yulihardin yang patutu diduga terjadi  kong kalikong. Rakyat tetap ditipu,” kata Zazang Nurdiansyah.

Aksi berjalan damai yang dikawal oleh pihak kepolisian Kota Banda Aceh di simpang lima.

Sementara itu, Yulihardin yang dikonfirmasi mengatakan sangat menyayangkan demo yang dilakukan AMPPAS.

“Mereka  tidak tahu apa-apa tentang itu, dan tidak tahu masalah hanya mungkin mereka hanya mendapat informasi sepotong-sepotong menyangkut hal ini,” katanya.

Yulihardin memastikan tidak ada penyelewengan seperti yang diduga kalangan mahasiswa dan pemuda tersebut.

“Menyangkut uang Rp 42 juta tersebut tidak ada penyelewengan disitu, dan tidak ada salahnya karena semuanya masih dalam proses penganggaran,” katanya.

 Dia mengaku bahwa dana Rp 42 juta tersebut merupakan uang SPPD anggota dewan yang sudah melakukan perjalanan dinas tapi belum tertampung di APBK murni 2017.

 “Maka dilakukan pembayaran pada APBD perubahan 2017, jadi bukan biaya perjalanan dinas baru akan tetapi itu merupakan biaya perjalanan dinas yang sudah kami lakukan,” katanya.

 Rp 42 juta itu, katanya, hanya untuk dua SPPD, masing-masing satu untuk dirinya dan satu lagi untuk anggota dewan yang lain.

 “Dan sampai saat ini biaya perjalanan dinas yang sudah kami lakukan pada tahun 2017 sampai saat ini belum bisa dilakukan penarikan apanya yang diselewengkan,” katanya.

Rubrik

Komentar

Loading...