Alasan TAPD Turunkan Status Kemampuan Keuangan Aceh Besar jadi Rendah

Alasan TAPD Turunkan Status Kemampuan Keuangan Aceh Besar jadi Rendah

BERITAKINI.CO, Jantho | Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aceh Besar menetapkan bahwa pemerintah kabupaten tersebut masuk dalam kelompok kemampuan keuangan rendah. Namun hasil perhitungan ini dipertanyakan kalangan wakil rakyat.

Baca: Rupanya Eksekutif Tak Mampu Jelaskan Mengapa Kemampuan Keuangan Aceh Besar Jadi Kelompok Rendah

Bahkan, Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Besar Bakhtiar mengatakan, hal ini pula, salah satunya, yang menjadi faktor penyebab gagalnya paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan RAPBK-P 2017 pada Kamis, 5 Oktober 2017 lalu.

“Kemampuan keuangan Aceh Besar sebelumnya masuk dalam kelompok sedang, tapi sekarang menjadi rendah. Kami minta ini dijelaskan, tapi eksekutif tak mampu menjelaskannya,” kata Bakhtiar, Sabtu malam.

Benarkah? BERITAKINI.CO belum berhasil terhubung dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Aceh Besar Iskandar.

Namun dari dokumen yang diperoleh, eksekutif memang telah menentukan bahwa status kemampuan keuangan pemerintah daerah Aceh Besar berada dalam kelompok rendah.

Iskandar yang juga Sekda Aceh Besar itu, juga telah menyurati pimpinan DPRK untuk memberitahukan ihwal status kemampuan keuangan daerah tersebut.

Dalam surat Nomor: 900/6527 tanggal 29 September 2017 lalu, Iskandar mengatakan, pengelompokan kemampuan keuangan daerah ini dilakukan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Pada Pasal 3 Ayat 1 Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pertanggungjawaban Dana Operasional menyebutkan, penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah ini dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pendapatan umum meliputi, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Adapun belanja pegawai terdiri atas belanja gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan aparatur sipil negara.

Sedangkan jenis kelompok kemampuan keuangan daerah dibagi tiga, masing-masing, di atas Rp 550 miliar masuk kelompok keuangan tinggi, dari Rp 300  sampai 550 miliar kelompok sedang, dan di bawah Rp 300 miliar kelompok rendah.

Lantas, berapa pendapatan umum dan berapa pula belanja pegawai Pemerintah Aceh Besar?

Dalam poin kedua suratnya, Iskandar menjelaskan bahwa penentuan kelompok keuangan Pemerintah Aceh Besar diambil dari realisasi pendapatan umum dan belanja pegawai APBK 2015 dan 2016.

Pada 2015, katanya, Pendapatan Umum Aceh Besar senilai Rp 860 miliar lebih, sementara belanja pegawai Rp 615 miliar lebih, sehingga jika dikurangi didapat angka Rp 244 miliar atau berada di kelompok rendah yakni di bawah Rp 300 miliar.

Pada 2016, Pendapatan Umum Aceh Besar senilai Rp 877,5 miliar lebih dan belanja pegawai senilai Rp 645 miliar lebih sehingga jika dikurangi menjadi Rp 232 miliar lebih, juga berada di kelompok rendah yakni di bawah Rp 300 miliar.

"Berdasarkan perhitungan TAPD, maka ditetapkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Aceh Besar masuk dalam kelompok rendah,” tulis Iskandar.

Seperti diketahui, kelanjutan pembahasan RAPBK-P Aceh Besar 2017 sempat menimbulkan polemik. Sebanyak 19 anggota DPRK dilaporkan tak hadir pada paripurna Kamis lalu, sehingga paripurna batal karena tak mencukupi kuorum.(*)

Rubrik

Komentar

Loading...