8 Skala Prioritas KUA PPAS Pidie Jaya 2018

8 Skala Prioritas KUA PPAS Pidie Jaya 2018

BERITAKINI.CO, Meureudu | Wakil Bupati Pidie Jaya Said Mulyadi mengatakan, sejumlah indikator ekonomi makro daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di kabupaten tersebut menunjukkan tren yang positif.  Pun demikian, masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan.

Pemkab Pidie Jaya, sebagaimana yang tertuang  dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2018, yang diusulkan ke DPRK senilai Rp 685 miliar, berupaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, yang berdasarkan hasil evaluasi, masih membelit masyarakat di daerah tersebut.

Dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pidie Jaya 2018, menetapkan delapan skala prioritas pembangunan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat masing-masing, pemerataan infrastruktur antar wilayah, penanganan pasca bencana, peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan umum, pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pembangunan sarana pemukiman dan sarana pendukung lainnya. Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga menjadi agenda utama pemerintah daerah tahun depan.

Dengan anggaran yang tersedia pada 2018, kata Said, pemerintah daerah akan berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti persoalan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan dan keseimbangan infrastruktur serta persoalan ekonomi dan sosial masyarakat.

Maka itu, lanjut Said Mulyadi, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan masyarakat, pemkab Pidie Jaya akan mengambil lima langkah kongrit terhadap kebijakan belanja kabupaten tahun 2018 mendatang, di antaranya adalah mengalokasikan belanja daerah diprioritaskan pada program pembangunan yang mendesak yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi secara objektif dan berkala terhadap capaian hasil dan manfaat dari setiap alokasi belanja yang telah digunakan dan melakukan pengawasan intensif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan kegiatan,” kata Said Mulyadi.

Said juga memaparkan tiga sumber pendapatan daerah pada 2018 yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 48 miliar lebih, dana perimbangan sebesar Rp 440,9 miliar lebih, dan pendapatan daerah lain yang sah mencapai Rp 196,1 miliar.

“Target pendapatan tersebut belum termasuk DAK. Sebab belum ada alokasi pasti dari Pemerintah Pusat untuk Pidie Jaya pada saat penyusunan rancangan KUA-PPAS tahun 2018,” sebut Said Mulyadi.(adv)

Penulis

Komentar

Loading...