7.000 Lebih Perangkat Desa di Aceh Tenggara Belum Terima Gaji Selama 3 Bulan

7.000 Lebih Perangkat Desa di Aceh Tenggara Belum Terima Gaji Selama 3 Bulan
Ilustrasi Net

BERITAKINI.CO, Kutacane | Sejak tiga bulan terakhir, ribuan perangkat desa di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara belum menerima gaji. Tidak jarang peragkat desa yang tersebar di 385 desa itu terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gaji yang belum diterima ribuan perangkat desa itu terhitung bulan Desember 2018, Januari, dan Februari tahun 2019.

Informasi dihimpun BERITAKINI.CO, jumlah perangkat desa yang belum menerima honornya diperkirakan sekitar 7.000 orang lebih, dengan rincian setiap desa memiliki perangkat sekitar 20 orang.

“Sudah tiga bulan kami belum juga menerima gaji karena belum dicairkan,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Kecamatan Babussalam, Rasidun Sekedang, Senin (11/3/2019).

Ia mengaku tidak mengetahui penyebab gaji mereka belum dibayar. Namun, berdasarkan informasi yang mereka terima, pengajuan berkas pencairan gaji perangkat desa untuk 2019 tidak lagi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kute/Desa (DMPK).

“Informasinya sekarang proses pengajuannya langsung dari kantor camat masing-masing. Kita minta pihak kecamatan dapat segera mengajukan berkas pencairan gaji perangkat desa,” pinta Kepala Desa Kutarih itu.

Lanjut Rasidun, perangkat desa sangat berharap agar dinas terkait dapat secepatnya mencairkan gaji tersebut. Sebab, sebahagian besar mereka bergantung pada gaji itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal senada juga diutarakan, Kepala Desa Titi Harapan, Ilham SH. Selama tiga bulan terakhir mereka terpaksa berutang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

“Saat ini kebutuhan cukup besar, bahkan para perangkat desa terpaksa berutang,” kata dia.

Disebutkan, untuk setiap bulan gaji perangkat desa itu rata-rata sekitar Rp 9 juta-10 juta.

“Jika gaji belum dibayarkan tiga bulan, maka diperkirakan sekitar Rp 27 juta- 30 juta per desa. Sedangkan jumlah desa 385 diperkirakan seluruhnya dana gaji/tulah desa yang belum juga dicairkan mencapai Rp 10 miliar lebih," sebut Ilham.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Agara, Hattaruddin dihubungi via selulernya dalam keadaan tidak aktif.

Rubrik

Komentar

Loading...