108 Perusahaan Tambang di Aceh Dinilai Tinggalkan Dosa

Oleh ,
108 Perusahaan Tambang di Aceh Dinilai Tinggalkan Dosa

BERITAKINI.CO, Banda Aceh | Hanya beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi di Aceh dinilai memberikan dampak baik dan berkontribusi untuk daerah ini.

Padahal di Aceh pernah tercatat sebanyak 138 perusahaan yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2014.

Jumlah ini kemudian berkurang pasca dikeluarkannya Instruksi Gubernur (Ingub) morotaroium tambang pada 2014.

Sedikitnya 108 IUP kini telah berakhir dan tidak aktif lagi. Sementara 30 IUP lainnya masih berlaku hingga saat ini.

Demikian analisis yang disampaikan Kepala Divisi Advokasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, melalui siaran pers kepada BERITAKINI.CO, Selasa (29/5/2018).

GeRAK menilai 108 perusahaan yang telah berakhir masa IUP itu masih meninggalkan beberapa masalah di Aceh. Masalah-masalah tersebut belum diselesaikan hingga hari ini kepada Pemerintah Aceh.

Di sisi lain, kata Hayatuddin, pemerintah juga belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan kolektif terhadap IUP perusahaan yang sudah tidak aktif tersebut.

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai Pemerintah Aceh perlu secepatnya mengeluarkan SK pencabutan secara kolektif 108 IUP bermasalah dan sudah tidak berlaku lagi itu.

Hayatuddin Tanjung mengatakan, Pemerintah Aceh penting mengeluarkan SK pencabutan IUP yang sudah tidak aktif tersebut secara kolektif. Menurutnya hal ini penting dilakukan supaya mendapatkan kepastian hukum terhadap pengelolaan pertambangan di Aceh.

"Supaya ada kepastian hukum, maka Gubernur Aceh harus segera menerbitkan SK pencabutan kolektif tersebut," kata Hayatuddin Tanjung lagi.

Hal serupa juga disampaikan Hayatuddin saat melakukan diskusi terkait pencabutan IUP, yang juga dihadiri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Ombudsman Aceh, akademisi serta Tim RPJM Gubernur Aceh seperti Falevi Kirani, Wahdi Azmi dan Bakti Siahaan, di Bin Hamid Coffe Banda Aceh, Senin (28/5/2018) kemarin.

Hayatuddin mengatakan 108 perusahaan tersebut juga banyak meninggalkan masalah di Aceh saat masih memegang IUP. Bahkan mereka hingga kini belum menyelesaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi ketika masih beroperasi dulu.

"108 perusahaan yang sudah tidak aktif lagi itu masih meninggalkan dosa (masalah) di Aceh, maka dari itu Pemerintah Aceh perlu segera menyelesaikannya," tuturnya.

Hayatuddin menyebutkan, masalah yang ditinggalkan perusahaan tersebut salah satunya adalah menunggaknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 41 miliar kepada Pemerintah Aceh. Data tersebut merupakan akumulasi dari jumlah total tunggakan yang dihitung langsung oleh Dinas ESDM Aceh per 1 September 2016.

Menurutnya fakta dan kondisi seperti ini membuat Pemerintah Aceh rugi.
Masalah lainnya adalah 108 IUP tersebut tidak melakukan kewajibannya untuk menutup lobang bekas galian tambang (reklamasi) serta persoalan pasca tambang lainnya.

"Untuk itu, pemerintah harus segara meminta perusahaan membayarkan tunggakan PNBP dan menyelesaikan semua kewajibannya," katanya.

Tak hanya persoalan itu saja, Hayatuddin juga mendesak Gubernur Aceh untuk melanjutkan Ingub moratorium pertambangan yang akan berakhir pada 27 Juni 2018 nanti.

Menurut Hayatuddin, kelanjutan Ingub ini dipandang perlu karena mengingat masih banyaknya masalah yang belum dibenahi pada sektor tata kelola tambang di Aceh.

"Masih banyak masalah yang belum berhasil dibenah. Jadi untuk melakukan pembenahan, maka moratorium pertambangan harus dilanjutkan," ujar Hayatuddin.

Dalam diskusi yang digelar GeRAk Aceh kemarin, Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, membenarkan masih adanya dosa yang ditinggalkan 108 perusahaan yang sudah habis masa IUP-nya tersebut.

Untuk itu, Dinas ESDM Aceh berjanji akan segera mengajukan draf SK pencabutan IUP secara kolektif kepada Gubernur Aceh, sehingga bisa mendorong tata kelola pertambangan yang baik di Aceh.

"SK pencabutan IUP ini kita selesaikan, kita tuntaskan," tutur Mahdinur dalam diskusi itu.

Dinas ESDM juga akan meminta kepada panitia utang untuk menagih tunggakan PNBP dari 108 perusahaan tersebut.

Beberapa cara yang ditawarkan termasuk memblokir nomor rekening perusahaan.

Mahdinur mengatakan jika PNBP sebesar Rp 41 miliar ini terbayarkan, maka bisa memberikan pendapatan sebesar 80 persen untuk Aceh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Maka dari itu akan kita keluarkan SK kolektif supaya bisa ditarik," pungkasnya.

Rubrik

Komentar

Loading...