1.155 Guru SMA Sederajat Kota Banda Aceh Jadi Pegawai Provinsi

1.155 Guru SMA Sederajat Kota Banda Aceh Jadi Pegawai Provinsi

BERITAKINI.CO | Terhitung Januari 2017, sebanyak 1.155 guru SMA, SMK, SDLB/Pendidikan khusus dan tenaga kependidikan Kota Banda Aceh akan berganti status menjadi pegawai pemerintah provinsi.

Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik Dwi Putrasyah mengatakan, kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Dalam undang-undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan,” ungkap Dwi Putrasyah seperti dilansir laman humas.acehprov.go.id, Selasa (27/12/2016).

Dia mengatakan, penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan.

“Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke­pada provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Aceh, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan tunjangan guru,” tambahnya.

Lanjut Dwi Putrasyah, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap pengalihan kewenangan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan menengah atas maupun pendidikan menengah kejuruan.

“Dan begitu juga dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dipastikan akan lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan non formal,” ujarnya.

Sementara itu, Kadisdikpora Kota Banda Aceh Syaridin menambahkan meski wewenang guru SMA, SMK, SDLB dan tenaga pendidikan di Kota Banda Aceh sudah menjadi tanggungjawab provinsi, namun alokasi anggaran pendidikan di Kota Banda Aceh secara keluruhan tidak berkurang, karena dialihkan untuk pendidikan tingkat SMP, SD, TK dan PAUD.

Seluruhnya, ada 37 SMA sederajat (negeri dan swasta) di Banda Aceh yang akan beralih aset menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Terkait dengan pengalihan aset, Syaridin mengatakan sejak 2 Oktober 2016 lalu dokumennya sudah diserahkan ke pemerintah provinsi, namun penggunaannya terhitung 1 Januari 2017.

“Kepada tenaga pendidik yang beralih ke provinsi, kita sampaikan segala hak menyangkut dengan penggajian akan menjadi tanggungjawab provinsi termasuk TPK,” ungkapnya(*)

Penulis
Rubrik

Komentar

Loading...